Target Partisipan Pemilu 2024 Milenial & Kaum Difabel Diutamakan untuk Ditingkatkan

14-02-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Irwan Ardi Hasman saat mengikuti pertemuan di Kantor Walikota Bogor, selasa (14/02/2023). Foto: Kresno/nr

 

Anggota Komisi II DPR RI Irwan Ardi Hasman mengatakan target tingkat partisipan pemilihan umum (pemilu) kaum difabel yang sebelumnya mencapai 84% disarankan untuk dapat ditingkatkan. Dimana target berikutnya bagi anak muda milenial dan kaum difabel lebih diutamakan agar mencapai level partisipan sebesar 90%.

 

"Memang ada kendala untuk kaum difabel di pemilu sebelumnya, akan tetapi persentasenya tidak terlalu besar, mungkin kemaren banyak mengenai kaum millennial atau anak-anak muda ini partisipasi untuk pemilunya masih kurang, sekarang ini sosialisasinya harus lebih gencar supaya menarik minat anak-anak muda untuk ikut partisipasi menggunakan haknya di pemilu nanti," ujar Irwan di Kantor Walikota Bogor, selasa (14/02/2023).

 

Menurutnya kontur tanah dan padatnya wilayah Kota Bogor harus diantisipasi untuk membantu para difabel dalam melaksanakan hak politiknya pada saat Pemilu 2024. "Saya berharap untuk kedepan di 2024 ini TPS-TPS itu dirancang sedemikian rupa dipilih lokasi-lokasi yang familiar untuk orang-orang difabel, jadi tidak menyulitkan seperti naik tangga Dan sebagainya," ujar Irwan.

 

Begitu juga dengan huruf braille, menurut Irwan hal ini juga perlu disediakan untuk tunanetra sehingga memudahkan untuk pelaksanaan para difabel untuk menggunakan hak politiknya di Pemilu serentak 2024. (eno/aha)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...